Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.931 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 1963

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Penetapan Wilayah Perairan Indonesia Sebagai Lingkungan Maritim

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan

Download file:

Keppres No 103 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 186 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Perpanjangan Waktu Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Tempat-Tempat Pembayaran Ikan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download file:

Keppres No. 186 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 182 Tahun 1953

Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tentang Larangan Penangkapan Ikan Sepat Siam Diperpanjang 3 (Tiga) Bulan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perikanan dan Kelautan

Download file:

Keppres No. 182 Tahun 1953.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Subsidi, PSO

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 2016-.pdf

Percepatan - Pembangunan - Industri Perikanan - Nasional

2016

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 7, jdih.setkab.go.id : 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara, maka dikeluarkan Inpres ini
-
Inpres ini menginstruksikan kepada para menteri/lembaga dan para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 15 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perlindungan Nelayan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Inpres_no_15_2011.PDF

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2002

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pengendalian Penambangan Pasir Laut

Abstrak

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Inpres0022002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 24 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam

Abstrak

Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 24 Tahun 1998.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pameran Kebaharian Indonesia 1996

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1994.pdf

PAMERAN - KEBAHARIAN - INDONESIA

1994

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pameran Kebaharian Indonesia 1996

ABSTRAK:

Pameran Kebaharian Indonesia 1996 akan merupakan wahana yang tepat untuk merangsang dan membangkitkan kesadaran, minat, kecintaan, semangat dan kebanggaan di bidang kebaharian yang sekaligus menunjukan kepada negara-negara lain dan masyarakat internasional kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi di bidang kebaharian.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1992.
Inpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Pameran Kebaharian Indonesia 1996 pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober 1996 di Jakarta, yang selanjutnya disebut Pameran Kebaharian 1996. Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Kepala Badan Pengelola Industri Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pameran Kebaharian 1996 tersebut, sejak dari persiapan sampai dengan selesai pelaksanaan pameran dibebankan kepada anggaran instansi Pemerintah terkait serta pihak swasta yang ikut serta dalam pameran tersebut.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1994.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3, penjelasan hlm 1 sd 3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Industri Perkapalan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1982

• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Inpres Nomor 11 Tahun 1982.pdf

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Badan Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

APLIKASI MOBILE

MEDIA SOSIAL

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.